Riau12.com-PEKANBARU – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau, Masuri, SH, mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal di tengah keterbatasan ruang anggaran yang sedang melilit keuangan daerah. Hal ini dinilai berpotensi menekan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan sekaligus mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

"Kebijakan fiskal yang salah bisa mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Ini tantangan utama bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek untuk melindungi rakyat dan menjaga pasar, dengan tujuan jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan daerah," ujar Masuri, Selasa (9/12/2025).

Masuri menekankan bahwa Pemprov Riau tengah menghadapi dilema antara menekan defisit dan utang, yang dapat membatasi pertumbuhan, atau meningkatkan belanja publik yang berisiko menambah utang dan ketidakstabilan ekonomi. Dilema ini muncul karena ketidakseimbangan antara pendapatan daerah yang terbatas, seperti pajak dan dana bagi hasil, dengan kebutuhan belanja besar untuk subsidi, gaji pegawai, dan program pembangunan prioritas.

Menurut Masuri, pendapatan daerah Riau yang melemah terlihat dari pernyataan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto pada awal November 2025. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp8,2 hingga Rp8,4 triliun, sehingga ada defisit lebih dari Rp1,1 triliun dari APBD yang ditetapkan Rp9,4 triliun. Data realisasi PAD Riau 2024 juga menunjukkan penurunan signifikan menjadi Rp15,93 triliun dibandingkan Rp32,2 triliun pada 2023.

"Menjaga keseimbangan fiskal atau defisit nol memang penting untuk kredibilitas pasar, tetapi risikonya bisa menekan pertumbuhan ekonomi atau mengorbankan belanja produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan. Keterbatasan ini memaksa pemerintah mengefisienkan belanja atau mencari sumber pendapatan baru," jelas Masuri.

Sebagai solusi, Masuri mendorong Pemprov Riau menerapkan strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui perbaikan internal dan hambatan struktural, antara lain peningkatan integritas, inovasi, dan keterampilan aparatur sipil negara. Strategi lain termasuk meningkatkan daya saing untuk menarik investasi, memfokuskan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi dan industri pengolahan komoditas unggulan non migas, serta menyediakan insentif dan infrastruktur yang memadai di kawasan industri.

"Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan peluang investasi, termasuk dari luar negeri, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa membahayakan stabilitas fiskal," pungkas Masuri.